Apa sih RUU Cipta Kerja, cek yuk penjelasannya
Berita

Apa Arti Dari RUU Cipta Kerja ? Yang Tuai Kontroversi

Dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah yang telah menyetujui Rancangan Undang Undang ( RUU ) Cipta Kerja untuk disepakati menjadi Undang Undang ( UU ) dalam Rapat Paripurna tersebut.


Pada rapat tersebut setidaknya ada tujuh fraksi yang telah menyetujui adalah

  • Partai Golkar.
  • Partai Gerindra.
  • Partai Nasdem.
  • Partai Amanat Nasional.
  • Partai Persatuan Pembangunan.
  • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
  • Partai Kebangkitan Bangsa.


Adapun dua fraksi yang menolak RUU tersebut adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.


Pembahasan mengenai RUU Cipta Kerja menimbulkan berbagai kontroversi. Meskipun banyak penolakan dan terjadi demo para buruh besar besaran pada berbagai daerah. Akan tetapi DPR dan Pemerintah tidak menghiraukan dan tetap meneruskan upaya pengesahan RUU tersebut.


Apakah Arti Dari RUU Cipta Kerja ?


RUU Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. Didalam Omnibus Law ada tiga RUU yang sudah siap untuk diundangkan. Misalnya yaitu RUU Cipta Kerja, RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.


Namun, diantara tiga tersebut yang paling banyak menjadi sorotan publik yaitu RUU Cipta Kerja, selain banyak mengalami kontroversial, RUU ini dianggap hanya mementingkan investor saja.


RUU tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas, terutama jutaan para pekerja di Indonesia. Hal tersebut membuat para buruh mati matian menolak RUU Cipta Kerja.


DPR dan Pemerintah Kejar Target


DPR dan Pemerintah dianggap kejar target menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUU tersebut juga diharapkan dapat menarik minat para investor asing menanam modal di Indonesia sehingga dapat menaikkan laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini.


DPR RI dan Pemerintah juga sempat menunda mengenai pembahasan Ketenagakerjaan tersebut setelah resmi mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo pada bulan April lalu. Hal itu untuk menanggapi tuntutan para buruh yang keberatan dengan beberapa pasal dalam kelompok tersebut.


Beberapa pasal dari RUU Cipta Kerja yang dianggap para buruh dapat merugikan posisi para pekerja. Salah satunya yaitu penghapusan skema upah minimum UMK diganti dengan UMP yang membuat upah para pekerja menjadi lebih rendah.


Selain itu, buruh juga mempermasalahkan Pasal 79 yang menyatakan bahwa istirahat hanya satu hari dalam seminggu. Ini berarti kewajiban para pengusaha memberi waktu istirahat pada para buruh atau pekerja semakin berkurang dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Apabila disahkan, pemerintah dianggap memberi legalitas kepada pengusaha yang selama ini memberikan jatah libur pada buruh sehari dalam seminggu. Sedangkan untuk pengusaha yang memberi jatah libur kepada buruh dua hari dalam seminggu itu merupakan kebijakan dari masing masing perusahaan yang tidak diatur oleh pemerintah. Hal tersebut disimpulkan dapat melemahkan para pekerja atau buruh.


Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja ini cukup berbeda dengan sebelumnya. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana pengusaha wajib memberikan waktu istirahat mingguan, satu dan dua hari bagi para buruhnya.

Ada beragam ketentuan lain yang dianggap membuat sebuah kontroversial antara lain :

  • tentang pekerja kontrak ( perjanjian kerja waktu tertentu ).
  • pesangon.
  • upah.
  • mekanisme PHK.
  • hubungan kerja.
  • jaminan sosial.
  • serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.


Apa Arti Dari Omnibus Law ?


Perlu anda ketahui sebenarnya kata “Omnibus” berasal dari Bahasa Latin memiliki sebuah arti untuk semuanya. Dalam hukum Omnibus Law adalah hukum yang dapat memuat untuk semua atau satu undang undang yang dapat mengatur semua banyak hal.


Dalam kata lain, Omnibus Law adalah suatu konsep atau metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan dalam substansi pengaturan yang berbeda, menjadi satu peraturan didalam satu hukum.


Dikutip dari Naskah Akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ada 11 kelompok yang termasuk dalam Undang Undang ini adalah Persyaratan Investasi, Kemudahan Berusaha, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Penyederhanaan Perizinan, Administrasi Pemerintahan, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, Pengenaan Sanksi, Dukungan Riset dan Inovasi serta Kawasan Ekonomi Khusus.


Banyaknya Undang Undang bercampur aduk yang ada di Indonesia diselesaikan melalui Omnibus Law salah satunya yaitu tentang Ketenagakerjaan.


Didalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana akan menghapus, mengubah dan menambahkan beberapa pasal mengenai undang undang ketenagakerjaan.


Misalnya, pemerintah memiliki rencana akan merubah skema pemberian uang penghargaan terhadap para pekerja yang terkena imbas PHK. Besarnya jumlah uang penghargaan yang diberikan tergantung dengan lamanya karyawan bekerja dalam suatu perusahaan tersebut.

Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberian upah penghargaan RUU Cipta Kerja Omnibus Law mengalami penurunan.


Dalam Omnibus Law, pemerintah berencana akan menghapus Pemutusan Hubungan Kerja, yang mana ada penghapusan tentang hak karyawan mengusulkan tuntutan pada lembaga perselisihan hubungan industrial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *