IDWARTA

Media Informasi Uda Gitu Aja

November 26, 2022

idwarta.com – Pemerintah optimistis laju inflasi dapat diredam ke level 5%, meskipun kenaikan harga bulan September dipastikan ‘liar’.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi pada September 2022 akan mencapai 5,88% secara tahunan (year on year/yoy).

Perkiraan inflasi sebesar 5,88% (yoy) pada September 2022, lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi Agustus 2022 yang tercatat 4,69% (yoy).

BI menegaskan komoditas penyumbang inflasi pada September 2022 di antaranya adalah bensin sebesar 0,91% secara bulanan.

Secara umum, berdasarkan perhitungan BI, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite, Solar, dan Pertamax akan menambah inflasi 1,8% hingga 1,9%.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir membenarkan bahwa inflasi September ini akan meningkat. Namun, dirinya tetap optimistis laju inflasi akan tetap terkendali.

“Memang di September ini akan meningkat, tetapi seiring dengan mulai berjalannya subsidi ongkos angkut yang dilakukan Pemda, inflasi bisa terkendali di 5%,” kata Iskandar dikutip Senin (10/3/2022).

Iskandar mengatakan efek putaran pertama (first round) dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pertalite dan Solar akan terasa pada kenaikan biaya transportasi.

“Transportasi bisa menaikkan harga (barang) dan melemahkan daya beli,” lanjut Iskandar.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk kelompok masyarakat miskin, atau 40% lapisan bawah.

Adapun, dia mencatat pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) dalam rangkak kenaikan BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta per bulan.

Khusus untuk BLT BBM, dia menyampaikan realisasi penyalurannya telah mencapai 91% sejak Agustus 2022.

“Kecepatan ini penting. Walaupun anggaran besar tetapi harga barang telah naik, nanti daya beli masyarakat turun. Maka itu kecepatan menjadi kunci utama,” ujarnya.

Anggaran ini mencapai Rp 12,39 triliun dan dibagikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran Rp 150.000 per bulan.

Sementara itu, BSU akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan anggaran Rp 9,6 triliun.

Lebih lanjut, kata Iskandar, pemerintah daerah juga diizinkan untuk mengunakan dana transfer umum (DTU) sebesar 2% untuk memberikan Perlinsos, subsidi transportasi dan ongkos angkut barang dan mengerakkan lapangan kerja.

“Bagaimana agar harga terkendali, Pemda diminta memberikan subsidi ongkos angkut dengan ongkos angkut lebih murah maka diharapkan harga akan menurun,” papar Iskandar.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI dan kepolisian ikut terlibat dalan Gerakan Nasional Penanggulangan Inflasi Pangan (GNPIP).

Gerakan ini ditandai dengan upaya melakukan penanaman dan penyediaan tanaman pangan penting sehingga pasokan bahan pangan pokok akan tetap aman ke depannya.

Dengan pasokan yang aman, Iskandar berharap 2-3 bulan ke depan laju inflasi dapat terkendali.

”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website cnbcindonesia.com. Situs https://idwarta.com adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://idwarta.com tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”